Peringatan Hari Guru, Untuk Siapa?

Oleh : Ramadhan Al-Faruq

Alumni IAIN Ar-Raniry

Setiap 25 November, Hari Guru dirayakan dengan kemeriahan seremonial. Saban tahunnya ucapan-ucapan manis yang seakan penuh penghormatan dan penghargaan terus saja mengalir deras di media sosial, bahkan juga tidak jarang oleh dinas terkait dilakukan penyerahan penghargaan untuk guru tertentu secara simbolis.

Tapi apa? Perayaan tersebut lebih sebagai ajang para pejabat untuk berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai orang yang paling peduli dan paling apresiatif terhadap guru, sementara di sisi lain realitas menunjukkan bahwa nasib pahit dan getir terus saja harus ditelan oleh para pendidik. Tanggung jawab mereka yang begitu besar untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa sering kali tidak diimbangi dengan perhatian serius dan layak dari pemerintah maupun masyarakat.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan, atau guru adalah pahlawan bangsa” kalimat-kalimat senada ini begitu sering terdengar. Namun nyatanya kesejahteraan mereka yang disebut pahlawan tak pernah benar-benar menjadi prioritas pembangunan bangsa. Di Aceh misalnya, Insentif bagi guru ASN yang bernaung di bawah disdik Provinsi yang menjadi salah satu harapan memperbaiki taraf hidup sering terlambat dicairkan, kabarnya insentif para pahlawan tersebut tersendat Mulai dari Maret hingga November, janji pencairan itu terus tertunda dan setiap tahun pola ini berulang. Apakah ini bentuk penghormatan? Atau justru bentuk pengabaian yang dirayakan di atas panggung bunga, foto seremonial, dan sambutan basa-basi?

Bahkan lebih menyedihkan nasib guru honorer yang bukan ASN mereka bertahan hidup dengan pendapatan jauh di bawah standar upah minimum, di tengah terus meningkatnya biaya hidup yang tidak dapat mereka kejar.

Lebih ironis lagi adalah realitas guru yang mengabdi di sekolah swasta. Selama ini mereka berdiri di ruang kelas dengan tanggung jawab yang sama dan mendidik anak negeri yang sama, namun kebijakan terhadap mereka justru timpang dan diskriminatif. Banyak guru swasta tidak mendapat akses yang adil untuk mengikuti seleksi PPPK, hanya karena status lembaganya. Padahal anak didik yang mereka bimbing adalah generasi bangsa yang juga ingin dicerdaskan demi masa depan negeri ini.

Di luar persoalan kesejahteraan, guru juga harus menghadapi beban administratif yang semakin menghabiskan energi. Waktu di sekolah yang seharusnya menjadi ruang interaksi mendidik dan membentuk karakter siswa, justru habis di depan komputer demi memenuhi berlapis-lapis persyaratan administratif yang tidak pernah selesai. Sistem ini memaksa guru mengorbankan tugas utamanya mengajar dan mendidik hanya demi memenuhi format dan laporan yang entah siapa yang membaca serta apa manfaatnya, “Hana ta teume uruih aneuk mit, but meutamah-tamah laju” Kata seorang guru.

Ironisnya, sistem ini seolah tidak pernah memperhitungkan dampaknya pada siswa. Ketika waktu guru habis untuk laporan, maka siswa pun kehilangan hak terbaik mereka. Lalu apakah pantas kita masih mengatakan guru adalah ujung tombak pendidikan, sementara sistem justru mematahkan tombak itu sebelum dapat digunakan?

Lebih getir lagi, guru kini berada dalam posisi yang rentan. Sedikit salah dalam mendisiplinkan siswa, mereka terancam kriminalisasi. Banyak kasus menunjukkan guru dihukum tanpa mempertimbangkan konteks, tekanan, dan kompleksitas persoalan di kelas. Masyarakat lupa bahwa guru juga manusia. Mereka bukan sosok sempurna, tetapi sering dipaksa menjadi benteng terakhir moral bangsa di tengah rusaknya moralitas sosial bangsa kita. Ketika kerusakan moral terjadi, masyarakat cepat bertanya, “Guru bisa apa?” sementara negara dan orang tua melepas tanggung jawab.

Di sisi lain tak dapat dipungkiri juga bahwa perubahan zaman yang semakin cepat dan liar juga memperburuk keadaan. Televisi kini lebih sibuk mengejar rating daripada mencerdaskan bangsa. Media sosial menciptakan generasi yang lebih banyak hidup di dunia maya daripada realitas kehidupan. Anak-anak diberi akses tanpa pendampingan. Orang tua sibuk bekerja, anak sibuk dengan layar, dan ketika dampak buruk muncul, guru menjadi kambing hitam yang paling mudah dituding.

Apakah guru harus berkata: “Kami terima, kami memang bukan siapa-siapa. Kami hanya pelengkap sistem yang tak peduli, dan kami siap disalahkan kapan saja”?

Ini bukan sekadar keluhan, ini jeritan panjang yang tertahan.

Karena itu, Hari Guru bukan semestinya ajang seremoni, tetapi momen refleksi nasional. Guru tidak membutuhkan ucapan manis yang berlalu bersama pergantian hari. Yang mereka butuhkan adalah perhatian nyata, kebijakan yang adil, kesejahteraan yang layak, jaminan perlindungan hukum, insentif yang tidak tertunda berbulan-bulan, serta penghargaan yang tidak sebatas retorika.

Jika suara guru terus diabaikan, jangan salahkan siapa pun bila suatu saat tak ada lagi yang ingin menjadi guru.

Bangsa ini tidak akan pernah maju tanpa mereka. Maka sudah saatnya guru tidak hanya dipuji, tetapi benar-benar dihargai dengan tindakan nyata. Jika tidak, Hari Guru akan tetap menjadi panggung ironi, diperingati tiap tahun, namun tak pernah mengubah apa pun.