Pengoptimalan UMKM Demi Meningkatkan Perekonomian Banda Aceh

Oleh : Teuku Reza Fahlevi Pribadi

Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Syiah Kuala (USK)

Pengoptimalan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Aceh perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka respons di daerah tersebut. Terdapat beberapa hal demi menunjang pengoptimalan umkm seperti, Pelatihan dan pendampingan secara berkala perlu diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola usaha.

Pelatihan dapat mencakup keterampilan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Pemerintah lebih memudahkan untuk dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses ke pasar dalam dan luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta membantu promosi produk UMKM Aceh ke pasar lokal, regional, dan nasional.

Mendorong inovasi dan kreativitas yang dimana inovasi dan kreativitas dapat menjadi kunci keberhasilan UMKM dalam bersaing di pasar. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas UMKM di Aceh.

Pemerintah dapat memberikan bantuan modal, serta memfasilitasi akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Bantuan terkait atau jaringan UMKM dapat menjadi jejaring strategi yang efektif dalam meningkatkan kerjasama antar pelaku UMKM, serta meningkatkan pemasaran produk UMKM Aceh secara bersama-sama.

Begitu pula yang terjadi di kota Banda Aceh, yang diamana terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi UMKM di Banda Aceh. Keterbatasan akses ke modal yang menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Banda Aceh, Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal karena lembaga keuangan tidak memberikan dukungan keuangan yang cukup.

Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Serta keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, banyak pelaku UMKM di Banda Aceh yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola bisnis mereka, seperti keterampilan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan UMKM.

Diharapkan kepada pemerintah kota dapat memberikan lebih banyak dukungan pelatihan yang berkualitas. Hal terkait regulasi juga memberikan dampak kepada pengusaha mikro yang diamana beberapa regulasi yang belum jelas dan tidak konsisten dapat membuat pelaku UMKM kesulitan untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh izin usaha. Peraturan yang tidak jelas juga dapat menimbulkan kewajiban bagi pelaku UMKM.

Minat masyarakat terhadap brand lokal harus ditingkatkan dan masyarakat harus percaya bahwa bentuk cinta terhadap produk lokal harus ditumbuhkan dan harus dibanggakan, karena rendahnya minat terhadap produk lokal juga menjadi kendala dalam pengembangan UMKM di Banda Aceh. Pelaku UMKM perlu melakukan kampanye pemasaran yang tepat dan menarik agar produk lokal dapat dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu ada upaya dari berbagai pihak, termasuk Pemda, pelaku UMKM, serta pihak-pihak terkait lainnya. Perlu dilakukan kerja sama yang erat antara pihak-pihak tersebut agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM di Banda Aceh. Maka dari itu Pemerintah Kota memainkan peran yang sangat penting dalam pemaksimalan UMKM di Banda Aceh.

Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan Pemda dalam memaksimalkan UMKM di Banda Aceh:
1. Membuat kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM: Pemda dapat membuat kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM di Banda Aceh, seperti penyediaan akses ke pasar dan sumber daya yang dibutuhkan UMKM, pembentukan jejaring UMKM, serta memberikan insentif bagi pelaku UMKM.
2.Mendorong kolaborasi antara UMKM dan sektor lain: Pemda dapat mendorong kolaborasi antara UMKM dengan sektor lain, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan pemasaran produk dan jasa mereka, serta meningkatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan.
3. Memberikan pelatihan dan pendampingan: Pemda dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola usaha. Pelatihan dan pendampingan dapat meliputi keterampilan manajemen, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk.
4. Menyediakan fasilitas pendukung: Pemda dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang kerja, tempat produksi, dan laboratorium kreatif bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.
5. Meningkatkan akses ke modal: Pemda dapat meningkatkan akses pelaku UMKM ke modal dengan memberikan akses ke lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan modal dan dukungan finansial lainnya. Pemda juga dapat memberikan bantuan modal langsung kepada pelaku UMKM.
6. Meningkatkan akses ke teknologi: Pemda dapat meningkatkan akses pelaku UMKM ke teknologi dengan menyediakan akses ke perangkat lunak dan perangkat keras, serta memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi.

Dengan melakukan peran-peran tersebut, Pemda diharapkan dapat memaksimalkan potensi UMKM di Banda Aceh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didaerah tersebut. ***