Perhimpunan Aktivis Jakarta Gelar Aksi di Depan Gedung Bareskrim Polri

 Perhimpunan Aktivis Jakarta Gelar Aksi di Depan Gedung Bareskrim Polri

Puluhan Aktivis dalam Perhimpunan Aktivis Jakarta (PAJ) menggelar aksi di Depan Gedung Bareskrim Mabes Polri. (Dok : Mudasir/HB)

Jakarta, HabaBerita.com – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis Jakarta (PAJ) menggelar aksi unjuk rasa yang berkali-kali di depan Gedung Bareskrim Mabes Polri.

Mereka meminta agar Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri segera memeriksa Kepala Kesektariatan Negara, Heru Budi Hartanto yang terkait dengan perkara kasus Rudi Hartono.

“Bareskrim harus segera memeriksa Heru Budi Hartanto. Kami menduga mereka berdua ini Heru Budi Hartono dan Rudi Hartono menjadi aktor dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun di Jakarta tahun 2015 dan 2016,” ujar Koordinator Lapangan, Rahman dalam keterangannya. Rabu (03/08/2022).

Selain itu, pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Heru Budi Hartono dari jabatannya sebagai Kepala Kesektariatan Negara.

“Presiden Jokowi segera copot Heru Budi Hartono dari kepala Kesektariatan Negara,” tegasnya.

Rahman menjelaskan, saat ini sedang fokus memperhatikan kasus korupsi khususnya di DKI Jakarta.

“Kami sebagai aktivis yang mangawasi korupsi sebagai isu sentral. Pergantian jabatan di Jakarta pun masuk dalam salah satu langkah paling mendesak selain calon pengganti harus berintegritas,” tuturnya.

Kemudian sambungnya, perlu juga untuk menghargai nilai-nilai bebas korupsi serta kebencian terhadap perilaku buruk yang sudah mendarah daging ini (korupsi/red).

“Heru Budi Hartono digadang-gadang akan menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta dan kami tidak ingin DKI Jakarta dipimpin oleh sosok yang korup,” imbuhnya.

Kegiatan mengawasi kontrol serta memastikan kebersihan calon pemegang kekuasaan harus dilakukan oleh rakyat sendiri, dengan memastika rekam jejak calon pemangku kebijakan.

Selain itu calon pengganti juga harus bersih dari perilaku tidak terpuji serta memiliki visi terintegrasi dengan pemangku kebijakan sebelumnya.

“Harus bersih dari perilaku tidak terpuji dan memiliki visi penggantinya,” tutup Rahman. ( MD )

Redaksi

http://hababerita.com

Lihat Dunia Lebih Dekat

Related post