Banyak Lulusan SMA Nganggur, Saatnya BPSDM Hadir Menyelamatkan

Oleh : Ramadhan Al Faruq, Pemerhati Pendidikan dan Sosial di Banda Aceh

“Ho rencana neuk wate tamat SMA?” tanya saya kepada beberapa anak muda usia sekolah yang sedang sibuk bermain game di handphonenya yang saya temui di kedai kopi langganan saya kemaren malam.

“Lon jak kuliah, Bang,” jawab si A.

“Droneh?” saya bertanya kepada si B.

“Lon hana jak kuliah bang, jak kerja. Jak bantu ureung chik,” jawabnya.

“Pakon hana neutamong SMK awai?”

“Hom bang. Jih dijak SMA, lon ka keuh jak SMA cet.”

Percakapan sederhana ini sebenarnya menggambarkan satu realitas pendidikan yang cukup besar. Dalam teori kebijakan pendidikan, jalur pendidikan menengah sudah dibagi cukup jelas. Siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi masuk SMA, sedangkan yang ingin langsung masuk dunia kerja diarahkan ke SMK atau pendidikan vokasi.

Namun realitas di lapangan tidak selalu mengikuti desain kebijakan tersebut.

Banyak siswa yang masuk SMA tetapi pada akhirnya tidak melanjutkan kuliah. Sebagiannya sejak awal memang tidak memiliki rencana kuliah, sebagian lain sebenarnya berminat tetapi tidak memiliki dukungan ekonomi yang cukup. Ada juga yang pada awalnya berencana kuliah tetapi kemudian menghadapi kondisi keluarga yang memaksanya langsung bekerja setelah tamat sekolah.

Di titik inilah persoalan muncul.

Sebagian besar lulusan SMA tidak memiliki keterampilan teknis yang dapat langsung digunakan di dunia kerja. Kurikulum SMA memang dirancang untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke pendidikan tinggi, bukan untuk langsung masuk ke pasar kerja. Akibatnya, ketika mereka tidak kuliah, mereka berada dalam posisi yang cukup rentan karena tidak memiliki keahlian yang cukup spesifik untuk bersaing di pasar kerja.

Memang dalam kurikulum SMA terdapat mata pelajaran PKWU yang bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Namun karena berada dalam kerangka kurikulum formal yang dibatasi oleh tuntutan administrasi, penilaian, dan ketuntasan materi, ruang untuk benar-benar membangun keterampilan praktis sering kali menjadi terbatas. Proses pembelajaran akhirnya lebih menekankan aspek akademik daripada pembentukan life skill yang konkret.

Karena itu, perlu dipikirkan sebuah intervensi kebijakan yang lebih realistis untuk menjawab kondisi tersebut.

Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah menghadirkan program pendampingan keterampilan praktis bagi siswa SMA yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja lokal. Program ini tidak harus menjadi bagian dari kurikulum formal, tetapi dapat dirancang sebagai program penguatan keterampilan yang lebih fleksibel, mirip dengan model pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja.

Misalnya, SMA yang berada di wilayah pesisir dapat mengembangkan program keterampilan yang berkaitan dengan sektor kelautan, perikanan, atau pengolahan hasil laut. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan dapat membuka pelatihan keterampilan seperti teknik pengelasan, perbengkelan, desain grafis, perawatan perangkat digital, atau bidang-bidang lain yang memiliki permintaan nyata di pasar kerja.

Tujuannya bukan untuk mengubah fungsi SMA menjadi SMK, tetapi untuk memberikan bekal keterampilan tambahan bagi siswa yang kemungkinan besar tidak akan langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dengan cara ini, lulusan SMA memiliki dua kemungkinan jalan. Jika mereka melanjutkan kuliah, keterampilan tersebut dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk menopang biaya pendidikan mereka. Jika mereka tidak kuliah, keterampilan itu dapat menjadi pintu masuk yang lebih baik ke dunia kerja.

Pertanyaan yang sering muncul adalah: jika orientasinya keterampilan kerja, mengapa tidak langsung masuk SMK saja?

Secara teoritis, pertanyaan ini memang masuk akal. Tetapi kebijakan publik tidak bisa hanya berpijak pada desain teoritis. Kebijakan harus berangkat dari realitas sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Faktanya, banyak siswa masuk SMA karena berbagai faktor yang tidak selalu rasional dari perspektif perencanaan pendidikan. Ada yang karena pilihan orang tua, ada yang karena persepsi sosial bahwa SMA lebih “bergengsi”, ada juga yang sekadar mengikuti arus tanpa pertimbangan yang matang tentang masa depan.

Realitas ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu, yang dibutuhkan adalah kebijakan adaptif yang mampu menjawab kondisi nyata tersebut.

Dalam konteks Aceh, sebenarnya sudah ada institusi yang memiliki mandat kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu BPSDM Aceh. Selama ini BPSDM dikenal melalui berbagai program beasiswa, terutama untuk mendukung anak-anak Aceh melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk ke luar negeri.

Program tersebut tentu sangat penting dan telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas SDM Aceh.

Namun pada saat yang sama, ada kelompok siswa lain yang juga membutuhkan perhatian kebijakan, yaitu mereka yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan kuliah tetapi tetap membutuhkan dukungan agar dapat memasuki dunia kerja dengan lebih siap.

Karena itu, BPSDM Aceh bersama Dinas Pendidikan Aceh dapat mempertimbangkan sebuah terobosan kebijakan dengan mendukung program penguatan life skill bagi siswa SMA. Dukungan ini dapat berupa pembiayaan pelatihan keterampilan, penyediaan instruktur profesional, kerja sama dengan dunia industri lokal, atau pengembangan program pelatihan berbasis sekolah yang terhubung dengan kebutuhan ekonomi daerah.

Dengan intervensi seperti ini, kebijakan pembangunan SDM tidak hanya fokus pada mereka yang berhasil menembus pendidikan tinggi, tetapi juga memberi ruang bagi mereka yang akan langsung masuk ke dunia kerja.

Pada akhirnya, pembangunan sumber daya manusia yang inklusif bukan hanya tentang menghasilkan sarjana sebanyak mungkin, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap anak muda memiliki keterampilan yang cukup untuk hidup mandiri dan berkontribusi pada pembangunan daerahnya. (*)