Setelah Mualem Selesai, Siapa Penerusnya?

Oleh : Ramadhan Al Faruq (Alumni IAIN Ar-Raniry)

Malam ini kami berdiskusi agak sedikit hangat. Topiknya sebenarnya sederhana, tapi ternyata tidak mudah dijawab. “kira-kira siapa penerus kepemimpinan Aceh setelah Muzakir Manaf?” Tanya teman saya membuka percakapan “Atau setidaknya siapa kader Partai Aceh yang paling berpotensi menjadi Aceh Satu setelah Mualem?” Lanjutnya memperjelas.

“Lon yakin ukeu nyo mantong dari lingkaran PA” Jawab teman saya yang begitu yakin bahwa PA masih akan cukup digdaya di Aceh hingga satu atau dua periode memdatang.

“Teuma peu meuceh dari PA atau KPA? Peu hana ureung laen?” Tanggap kawan saya yang sepertinya berharap ada alternatif lain di luar orbit Partai Aceh dan juga KPA atau generasi Helsinki

Demikianlah pertanyaan yang mewarnai meja kopi kami tadi malam selain membahas soal issu penggulingan Prabowo yang cukup hangat.

Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya cukup sederhana, tetapi ketika mulai dipetakan satu per satu, jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan.

Kita tahu bahwa beberapa figur penting yang dulu menjadi pilar utama yang mendekati “Kualitas dan Kapasitas” Mualem di tubuh PA sudah tidak ada lagi. Abu Razak tokoh dari Pidie (salah satu basis PA dan KPA) yang dikenal sebagai orang nomor dua setelah Mualem di tubuh PA sekaligus figur penting di Komite Peralihan Aceh telah wafat. Demikian juga Zulkarnaini Hamzah atau Tgk Nie, Ketua KPA Aceh Utara (basis PA lainnya) dari wilayah Pasee yang juga dikenal memiliki pengaruh cukup besar di jaringan kombatan sudah tiada.

Figur-figur yang dulu menjadi generasi awal kepemimpinan pasca damai seperti Zaini Abdullah, Zakaria Saman, ataupun Irwandi Yusuf kini secara politik sudah berada di fase yang berbeda. Selain telah uzur, mereka juga sudah lama berada di luar orbit PA.

Tokoh-tokoh seperti Abrar Muda, Sofyan Dawood, dan Syech Muharram (Bupati Aceh Besar) yang dahulu merupakan panglima wilayah generasi pertama juga sudah lama tidak lagi berada dalam barisan PA dan KPA. Kalaupun suatu hari mereka kembali mendekat ke gerbong PA, hampir pasti posisi strategis seperti masa lalu tidak lagi tersedia bagi mereka.

Jika melihat struktur yang ada hari ini, mungkin yang masih tersisa dari generasi lama adalah figur seperti Ayub Abbas (Pidie) dan Darwis Jeunib (Bireun) yang masih berada dalam lingkar struktur penting organisasi KPA dan PA.

Namun di sisi lain, pelan tapi pasti kita bisa melihat mulai munculnya generasi baru di tubuh Partai Aceh. Figur seperti Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur atau Tarmizi di Aceh Barat menunjukkan bahwa regenerasi sebenarnya mulai terjadi, meskipun lebih banyak lahir melalui jalur elektoral daripada melalui proses kaderisasi yang dirancang secara serius.

Di titik inilah sebenarnya masalah yang lebih besar perlu kita telaah dan diskusikan lebih dalam, pertanyaan tentang siapa penerus Mualem pada akhirnya bukan hanya soal figur, tetapi soal regenerasi yang sejak lama tertunda. Selama hampir dua dekade sejak perdamaian Aceh, Partai Aceh relatif lebih banyak bergantung pada legitimasi sejarah perjuangan daripada membangun sistem regenerasi yang kuat.

Padahal waktu terus berjalan, sebagian tokoh sudah wafat, sebagian lagi menua sementara sebagian lainnya telah keluar atau tersingkir dari orbit partai.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa proses kaderisasi yang serius, maka setelah era Mualem berakhir Partai Aceh berpotensi mengalami kekosongan figur pemersatu. Dan dalam politik, kekosongan figur hampir selalu berpotensi melahirkan fragmentasi kekuasaan.

Lebih pelik dari itu masalah yang lebih besar sebenarnya bukan hanya soal pergantian figur. Tapi kita harus menyadari bahwa Aceh sendiri sedang menuju fase baru yang jauh lebih menantang secara ekonomi. Dana Otonomi Khusus yang selama ini menjadi tulang punggung fiskal daerah akan terus berkurang dan suatu saat akan berakhir, hari ini saja Pemerintah mulai ketar-ketir, bahkan JKA yang selama ini menjadi “Mahakarya” Para pejuang untuk rakyat Aceh sedang diambang pintu perubahan kalaupun tidak mau disebut penghentian.

Artinya, pemimpin Aceh ke depan tidak cukup hanya memiliki legitimasi sejarah perjuangan, tapi Ia juga harus punya kapasitas yang memadai untuk mampu membangun ekonomi baru sebagai pengganti Otsus, ia juga harus mampu menarik investasi, harus mampu menciptakan lapangan kerja, dan yang paling penting, ia harus mampu membangun kemandirian fiskal Aceh, ini tentunya bukan tantangan biasa.

Tanpa itu semua, Aceh bisa saja menghadapi stagnasi pembangunan yang panjang.

Karena itu pemimpin Aceh berikutnya tidak bisa lagi hanya menjadi simbol perjuangan tapi Ia juga harus menjadi arsitek yang progressif untuk masa depan Aceh yang lebih baik.

Jika melihat dinamika politik Aceh hari ini, setidaknya ada beberapa syarat yang menurut saya cukup penting dimiliki oleh penerus kepemimpinan Mualem di tubuh PA.

Pertama, ia harus memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi dari Kombatan dan juga dari Sipil, kita akui atau tidak, realitas menunjukkan bahwa Basis sosial Partai Aceh memang masih kuat di jaringan eks kombatan, tetapi disisi lain pemimpin baru juga harus diterima oleh masyarakat sipil, kelas menengah, birokrasi, akademisi, serta generasi muda.

Kedua, ia harus mampu mengelola faksi dan friksi internal. Dalam banyak kasus, konflik elit internal sering kali jauh lebih berbahaya dan menghancurkan daripada konflik dengan lawan politik.

Ketiga, ia harus memiliki kapasitas manajerial dan ekonomi yang memadai, Era politik simbolik sudah lewat. “Bendera han lago le” kata teman saya, Aceh membutuhkan pemimpin yang memahami ekonomi daerah dan tata kelola pembangunan.

Keempat, syarat yang tidak kalah penting harus mampu bernegosiasi dengan Jakarta, penerus Mualem harus mampu membangun posisi Aceh yang lebih strategis, tanpa kehilangan martabat politik Aceh karena terlalu “penurut”, dan juga tidak terlalu frontal sehingga kembali dimusuhi oleh republik yang ke dua-duanya akan berdampak buruk bagi Aceh.

Kelima, ia harus memiliki integritas moral dan integritas politik yang kuat. Pemilih Aceh hari ini jauh lebih rasional dibandingkan satu dekade yang lalu, mereka akan melihat apakah sosok tersebut punya catatan buruk terkait KKN? atau persoalan hukum lainnya di masa lalu?

Dan yang terakhir, ia harus mampu berbicara kepada generasi baru yang sama sekali tidak pernah mengalami langsung masa konflik Aceh di masa lalu.

Jika regenerasi ini tidak dipersiapkan sejak sekarang, maka setelah era Mualem setidaknya ada tiga skenario yang mungkin terjadi.

Kemungkinan pertama yaitu akan terjadi konsolidasi internal terutama di lingkar eks kombatan. Dalam situasi ini kepemimpinan PA tetap berada di tangan jaringan KPA, mungkin melalui figur kompromi seperti Ayub Abbas atau tokoh lain dari generasi lama.

Kemungkinan ke dua yaitu munculnya generasi baru Non KPA, mereka bukan panglima perang, bukan juga mantan pemanggul senjata, tapi mereka orang yang dibesarkan oleh PA dan hari ini sedang menjabat sebagai kepala daerah di wilayah masing-masing, yang memiliki basis elektoral nyata seperti Iskandar Usman Al-Farlaky di Timur atau Tarmizi di Barat.

Kemungjinan ke tiga dan ini yang paling berisiko yaitu terjadinya perpecahan atau ragmentasi kekuasaan baru di tubuh Partai Aceh. Jika tidak ada figur pemersatu setelah Mualem, maka perebutan pengaruh antar wilayah bisa saja terjadi.

“Man Peu Hana Ureng Laen di Lua PA?”

Naah terkait pertanyaan terakhir ini sebenarnya cukup menarik untuk kita kaji dan perdebatkan, dan sungguh sangat layak untuk diajukan yaitu apakah masa depan kepemimpinan Aceh hanya berada di orbit PA dan KPA? Bukankah sudah 20 tahun Aceh dikendalikan oleh generasi Helsinki?

Terkait hal ini, sejatinya jika kita sedikit melihat keluar dari lingkar (pejuang) tersebut, kita tidak kekurangan figur, peta politik Aceh di luar PA sebenarnya jauh lebih terbuka dan menarik, namun realitas menunjukkan bahwa kekuatan di luar PA masih “enggan” bertarung dengan kekuatan politik lokal tersebut.

Jika kita mengacu pada figur-fugur yang konsisten mendapatkan dukungan publik dalam dua periode terakhir. Misalnya kita bisa melihat ada figur seperti Ruslan M. Daud dari Partai Kebangkitan Bangsa yang punya pengalaman sebagai Bupati Bireun dari PA dan juga sudah dua periode di DPR RI, ada juga nama Nasir Djamil dari Partai Keadilan Sejahtera yang sudah cukup kenyang pengalaman di Parlemen baik tingkat lokal maupun nasional, serta ada nama yang tidak kalah populer seperti Illiza Sa’aduddin Djamal yang punya pengalaman di DPR RI dan kini menjadi Wali Kota Banda Aceh, mereka semua memiliki basis dukungan yang cukup layak untuk diperhitungkan.

Demikian juga Nazaruddin Dek Gam dari Partai Amanat Nasional yang konsisten memenangkan kursi DPR RI dalam dua periode terakhir dan sekarang menjabat sebagai ketua PAN Aceh.

Belum lagi kita melihat sosok non Partai seperti Sudirman atau yang lebih populer dengan nama Haji Uma yang terbukti memiliki basis dukungan yang sangat kuat dan sudah tiga periode secara konsisten memenangkan kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dan juga masih ada nama Nezar Patria yang sudah lama berkiprah di tingkat nasional dan jika suatu saat ia memilih pulang kampung untuk membangun Aceh, bukan tidak mungkin ia juga memperoleh dukungan luas dari kalangan aktivis dan dunia kampus.

Artinya, jika ruang politik Aceh benar-benar terbuka setelah era Mualem, maka kompetisi kepemimpinan Aceh bisa menjadi jauh lebih terbuka dan jauh lebih menarik.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa penerus Muzakir Manaf sebenarnya bukan hanya soal siapa orangnya tapi juga apakah Partai Aceh yang dibidani oleh para “mantan” pejuang kemerdekaan Aceh itu mampu menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang serius?BJika iya, dominasi politiknya mungkin masih akan bertahan.

Namun jika regenerasi terus tertunda, bukan tidak mungkin dalam satu atau dua dekade ke depan peta politik Aceh akan berubah secara total.

Sejarah politik seringkali menunjukkan bahwa
kekuatan atau faksi politik yang pernah berkuasa dan kemudian gagal melakukan regenerasi pada akhirnya akan kehilangan momentumnya sendiri. (*)