Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya Terendah se-Aceh, PB IPELMAJA Desak Pemerintah Daerah Jangan Tutup Mata
Calang, HabaBerita.com – Data terbaru yang dirilis oleh DataAceh.id berdasarkan olahan BPS Aceh menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Jaya mencatat pertumbuhan ekonomi terendah di Aceh pada Kuartal II Tahun 2025, yakni hanya 3,00 persen (year-on-year). Angka ini menempatkan Aceh Jaya di posisi paling bawah dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Capaian ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis wilayah, lambannya pertumbuhan ekonomi menandakan adanya persoalan serius dalam tata kelola pembangunan daerah.
Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Jaya (PB IPELMAJA) mendesak Bupati Aceh Jaya untuk tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi yang semakin stagnan.
“Kami menilai pemerintah daerah gagal memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Angka 3,00 persen bukan sekadar statistik, tapi cerminan lemahnya kebijakan pembangunan dan minimnya inovasi pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi rakyat,” tegas Musawir Kabid Advokasi dan kajian Aksi juga selaku ketua mahasiswa Lamno (IPEMAL).
PB IPELMAJA juga menilai bahwa berbagai program pemerintah daerah selama ini cenderung seremonial dan tidak berdampak langsung terhadap masyarakat bawah. Sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM dinilai tidak mendapatkan perhatian serius, sementara investasi baru juga belum mampu tumbuh signifikan.
“Bupati harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPK yang berkaitan langsung dengan ekonomi daerah. Jangan biarkan Aceh Jaya terus menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Aceh,” tambah Musawir.
Data BPS yang diolah oleh DataAceh.id memperlihatkan perbandingan tajam dengan daerah lain seperti Aceh Singkil (3,58%), Gayo Lues (3,65%), dan Aceh Selatan (3,73%), yang semuanya masih lebih tinggi dari Aceh Jaya. Padahal, secara geografis dan potensi sumber daya, Aceh Jaya memiliki peluang besar untuk berkembang.
PB IPELMAJA menegaskan, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, bukan hanya menunggu bantuan pusat. Evaluasi, perencanaan ulang pembangunan ekonomi, dan keberpihakan terhadap sektor rakyat kecil menjadi keharusan.
“Jangan hanya sibuk dengan proyek-proyek pencitraan. Rakyat Aceh Jaya butuh kebijakan nyata yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan ekonomi daerah,” tutup Musawir Kabid Advokasi dan kajian Aksi dengan nada tegas. (*)
