Partisipasi Masyarakat Aceh Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Aceh Berdasarkan Perspektif Politik
Oleh : Fitri Aulia
Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala
Pembanguna merupakan salah satu poitn utama keberhasilan disuatu daerah. Keberhasilan pembangunan dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarat terlebih lagi dalam perspektif politik. Keterkaitan pembangunan dalam perspektif politik memiliki hubunga tehadap partisipasi masyarakat di Indoneia.
Dalam sektor pembangunan infrastruktur Indonesia mengalami pekembangan yang cukup maju di era masa kepemimpinan Joko Widodo. Keterlibatan pemerintah dalam memajukan sektor ini menjadi salah satu bentuk dorongan pertumbuhan ekonomi untuk berkelanjutan. Menciptakan berbagai aspek positif untuk masyarakat ikut adil dalam berpartisipasi terhadap pembangunan infrastruktur.
Mengutip dari Kementrian Sekretariat Negara, Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol. Sebagai contoh, salah satu kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan Jalan Tol Trans. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.
Pembanguan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahan terlebih lagi di Aceh. Aceh sendiri bisa dikatakan masih kekurangan akses mobilitas, upaya tersebut terus diupayakan pemerintah agar pemerataan di seluruh wilayah. Dengan adanya Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) yang merupakan salah satu ruas utama dari Jalan Tol Trans Sumatera menjadi salah satu akses mobilitas yang memiliki dampak positif bagi masyarakat guna mempersingkat antar wilayah.
Dikutip dari BANDA ACEH, KOMPAS.com – Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh, Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan jalan tol Aceh dengan rute Banda Aceh – Sigli sepanjang 74 kilometer. Jalan tol ini merupakan bagian dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera. “Saat pemerintah memulai pembangunan jalan tol Bakauheuni ke Lampung banyak yang menyangsikan akan pembangunan tesebut, tapi kenyataannya, akhir tahun ini rute tol tersebut sudah bisa digunakan, jadi semua perlu dukungan semua pihak,” jelas Joko Widodo sesaat akan meresmikan dimulainya pembangunan ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli, Jumat (14/12/2018).
Salah satu dukungan agar berjalannya pembangunan infrasruktur adalah dengan adanya prtisipasi masyaratat itu sendiri. Seperti pembebasan lahan dimana pemerintah aceh setempat meyakinkan masyarakat aceh dengan adanya infrastruktur yang baik akan meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh dan juga akan memudahkan investasi yang berjangka panjang.
Dengan demikian pentingnya partisipasi masyrakat aceh dalam pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, dimana keterlibatan masyarakat aceh merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pembangunan tersebut dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya itu partisipasi masyarakat aceh terhadap pengambil keputusan agar terciptanya transparasi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam hal perspektif politik juga membantu antara masyakat aceh dan pemeritah dapat memastikan pembangunan secara merata dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan pemerintah menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi perspektif masyarakat tentang pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mempertimbangkan kebijakan untuk kepentingan masyarakat aceh secara keseluruhan agar menciptakan keadilan yang secara merata. Ketegasan dari masyarakat juga guna agar keberlajutan disektor pembanguna infrastruktur.
Terakhir, untuk memastikan pembangunan infrastuktur agar terciptanya pembangunan secara merata perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pengambilan keputusan agar adanya transparasi dan akuntabilitas menjadi sektor pendorong bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini dengan adanya pemerintah yang bijak dan masyarkat yang pintar maka terciptalah suatu negara yang memiliki kesejahteraan. ***
