Mendorong Bunda Salma untuk Peugrop Mualem?

Oleh : Ramadhan Al Faruq (Alumni IAIN Ar-Raniry)

Hari ini di beranda facebook saya muncul berita yang cukup menarik yaitu ada pihak-pihak yang sedang mendorong Bunda Salma (Istri Muzakkir) untuk didapuk sebagai ketua DPRA dengan berbagai alasan rasionalisasi yang dikemukakan.

Di Aceh, politik sering kali tidak bergerak hanya oleh keputusan resmi, tetapi juga oleh bisikan, dorongan, dan wacana yang dilemparkan ke ruang publik. Kadang terlihat seperti dukungan, tetapi jika salah perhitungan bisa saja menjadi jebakan.

Seperti wacana yang saya sebutkan di atas yang belakangan ini muncul dan cukup mengganggu nalar publik sehingga menjadi perbincangan yang cukup hangat di tengah masyarakat Aceh.

Di permukaan, dorongan itu mungkin tampak sebagai bentuk loyalitas. Namun apakah dorongan itu benar-benar untuk memperkuat Mualem, atau justru sedang “peugrop Mualem” secara politik?

Perdebatan ini tidak muncul tanpa sebab, betapa tidak? beberapa waktu lalu Gubernur Aceh yang juga Ketua Umum Partai Aceh menunjuk putranya, Sunnyl Iqbal, sebagai direktur di salah satu BUMD Aceh. Secara administratif, keputusan itu mungkin saja tidak melanggar aturan.

Namun politik tidak hanya diukur dari soal legalitas tapi lebih dari itu Politik juga menyangkut etika kekuasaan, persepsi publik, dan sensitivitas terhadap simbol-simbol moral yang selama ini menjadi fondasi legitimasi seorang pemimpin.

Masalahnya, Mualem bukan pemimpin biasa.

Ia selama ini dibangun dalam imajinasi publik sebagai figur yang sangat probrakyat, jauh dari kata egois, karena ia lahir dari rahim perjuangan rakyat Aceh. Artinya publik selama ini melihat Sosok Mualem sebagai pribadi yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan menjadi representasi dari perjalanan panjang konflik dan perdamaian di Aceh.

Karena itulah wajar saja jika kemudian standar moral yang dilekatkan publik kepada Mualem jauh lebih tinggi dibandingkan politisi lainnya, bahkan jika dibanding dengan Irwandi sekalipun yang juga tertaut dengan perjuangan berdarah rakyat Aceh.

Namun Ketika tiba-tiba jabatan strategis mulai diberikan Mualem kepada anggota keluarga, publik tidak lagi melihatnya sebagai keputusan administratif semata. Ia dibaca sebagai sinyal bahwa kekuasaan mulai bergerak ke arah yang lebih sempit yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.

Jika setelah penunjukan anak di BUMD kemudian muncul pula dorongan agar istri menjadi Ketua DPRA, maka persepsi publik bisa berubah sangat cepat, publik akan melihat bahwa Mualem bukanlah seperti yang digambarkan selama ini.

Dalam politik, persepsi seperti ini jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran hukum, ia tidak perlu dibuktikan di pengadilan. Ia cukup hidup di kepala publik belum lagi jika digoreng oleh lawan politik tentu akan lebih berbahaya lagi.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati”

Dan ketika persepsi negatif itu mulai terbentuk, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada mencegahnya sejak awal. Persoalan ini menjadi jauh lebih serius karena posisi Mualem bukan hanya sebagai gubernur, tetapi juga sebagai Ketua Umum Partai Aceh.

Partai Aceh bukan partai biasa.

Ia lahir dari sejarah konflik, dari memori kolektif perjuangan, dari pengorbanan panjang yang tidak sedikit. Ia selalu dipresentasikan sebagai kendaraan politik para pejuang dan rakyat Aceh.

Narasi itu selama ini menjadi sumber legitimasi utama Partai Aceh. Tetapi legitimasi yang lahir dari sejarah perjuangan memiliki satu kelemahan yaitu ia sangat sensitif terhadap isu moral.

Begitu publik mulai melihat praktik kekuasaan yang menyerupai politik keluarga, maka publik akan menggugat apakah Partai Aceh masih partai perjuangan, atau perlahan berubah menjadi partai kekuasaan keluarga?

Yang harus disadari bahwa dalam politik, persepsi publik sering kali lebih menentukan daripada pembelaan dari dalam. Jika persepsi ini dibiarkan tumbuh, dampaknya tidak hanya akan menimpa Mualem sebagai individu.

Ia juga bisa merusak fondasi politik Partai Aceh.

Kader-kader di akar rumput bisa kehilangan semangat. Generasi muda bisa mulai menjauh dari politik. Dan lawan-lawan politik tentu tidak akan melewatkan peluang untuk menjadikan isu ini sebagai amunisi dalam pertarungan politik berikutnya.

Di sinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting yaitu siapa sebenarnya yang paling diuntungkan jika wacana mendorong Bunda Salma menjadi Ketua DPRA terus digulirkan?

Apakah itu benar-benar bentuk dukungan kepada Mualem? Atau justru cara yang sangat halus untuk menjatuhkan Mualem dengan menjebaknya dalam citra politik dinasti?

Dalam politik, tidak semua dukungan benar-benar bermaksud baik. Ada dukungan yang justru paling berbahaya karena ia terlihat seperti kesetiaan padahal di belakang itu ada misi terselubung yang mungkin saja dijalankan.

Partai Aceh terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh manuver-manuver seperti ini.

Partai Aceh bukan sekadar organisasi politik biasa, tapi Ia adalah simbol dari sejarah perjuangan rakyat Aceh. Ia lahir dari darah, air mata, dan pengorbanan generasi yang panjang.

Karena itu kesalahan politik yang mungkin dianggap biasa di partai lain bisa menjadi pukulan moral yang jauh lebih besar bagi Partai Aceh.

Jika praktik nepotisme mulai dianggap wajar, maka pelan-pelan Partai Aceh akan kehilangan identitasnya sebagai partai perjuangan. Ia bisa berubah menjadi partai kekuasaan biasa seperti partai-partai lainnya yang tidak lagi memiliki perbedaan mendasar dengan partai-partai lain yang selama ini sering dikritik oleh rakyat Aceh.

Dan ketika identitas itu hilang, maka yang tersisa hanyalah perebutan kekuasaan tanpa idealisme.

Sejarah politik di banyak tempat menunjukkan bahwa kekuatan politik besar sering runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kesalahan yang dibiarkan tumbuh dari dalam.

Karena itu kritik terhadap wacana seperti ini seharusnya tidak dipahami sebagai serangan terhadap Mualem ataupun terhadap Partai Aceh, tetapi justru sebaliknya, Kritik itu harus dilihat sebagai alarm agar kekuasaan tidak kehilangan arah.

Jika Mualem ingin tetap dikenang sebagai pemimpin perjuangan, maka ia perlu menunjukkan satu hal yang paling sulit dalam politik yaitu kemampuan menahan godaan kekuasaan.

Godaan untuk mempersempit kekuasaan menjadi ruang keluarga karena pada akhirnya sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

Hari ini mungkin banyak yang melihat persoalan ini tetapi memilih diam, namun jika suatu hari keadaan sudah terlanjur berubah, mungkin akan muncul suara yang terlambat:

“Meudeh bek lagenyan.”

Masalahnya, penyesalan selalu datang ketika keadaan sudah terlalu jauh untuk diperbaiki.

Karena itu mengingatkan hari ini bukanlah permusuhan. Justru itu cara paling jujur untuk menjaga marwah perjuangan agar tidak berubah menjadi sekadar cerita tentang kekuasaan. (*)