Aceh Darurat Bencana: HMI Cabang Meulaboh Mendesak Presiden untuk Menetapkan Bencana Nasional
Meulaboh, HabaBerita.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh resmi mengeluarkan pernyataan yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional di Provinsi Aceh. Desakan ini muncul setelah para pengurus HMI turun langsung ke beberapa titik yang terkena musibah banjir dan longsor, dan menyaksikan sendiri betapa parahnya kondisi masyarakat korban bencana.
Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh Saudara Anwar Efendi, menyampaikan bahwa bencana yang melanda Aceh dalam sebulan terakhir sudah sangat memprihatinkan. Banjir bandang dan longsor terjadi di banyak daerah, ribuan warga kehilangan rumah, dan puluhan orang meninggal dunia. Salah satu daerah yang paling parah terdampak adalah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana ratusan rumah terendam dan akses jalan terputus total akibat longsor.
Tim Dari HMI Cabang Meulaboh yang turun ke lapangan melaporkan bahwa kondisi di Aceh Tamiang sangat memerlukan perhatian serius. Air banjir merendam rumah-rumah hingga ketinggian satu meter lebih, ribuan hektare sawah hancur, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Bantuan dari pemerintah daerah sudah berjalan, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding kebutuhan di lapangan.
Para Tim HMI Cabang Meulaboh tidak hanya datang untuk melihat kondisi korban, tetapi juga langsung menyalurkan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan memberikan pendampingan kepada anak-anak yang trauma akibat bencana. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Klinik Rufaidah Care, IBI Aceh Barat, dan KAHMI Aceh Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan psikologis.
HMI Cabang Meulaboh menilai bahwa pemerintah daerah sudah berusaha maksimal, tetapi keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat penanganan bencana tidak optimal. Mereka meyakini bahwa penetapan status bencana nasional akan membuka akses bantuan yang lebih besar dari pemerintah pusat, sehingga proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
HMI Cabang Meulaboh juga mengkritik lambatnya respons dari Jakarta terhadap kondisi darurat di Aceh. Mereka berharap presiden bisa segera mengambil keputusan untuk menetapkan bencana nasional, mengingat sudah ada korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. “Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal nyawa dan masa depan masyarakat Aceh,” tegas pernyataan Korlap HMI.
Pernyataan Dari Eri Zulfahmi, Koordinator Lapangan HMI
“Kondisi di lapangan memang sudah sangat darurat dan membutuhkan penanganan dari tingkat nasional. Saya sendiri sudah turun langsung dan keliling ke beberapa desa di Aceh Tamiang, dan yang saya lihat sangat memprihatinkan. Ibu-ibu menangis karena kehilangan rumah, anak-anak ketakutan, dan para bapak bingung harus mulai dari mana lagi. Pemerintah daerah sudah berusaha, tapi jelas tidak cukup. Kita butuh bantuan besar-besaran dari pusat. Selain itu, ke depannya harus ada evaluasi serius soal tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Aceh, karena bencana ini juga akibat dari kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.”
Pernyataan Dari Maziyah Ramadhani, Juru Bicara HMI
“Memang ada gap (Kesenjangan) antara kecepatan bencana terjadi dengan kecepatan respons penanganan. Banyak korban yang butuh bantuan segera, tapi prosesnya lambat karena keterbatasan sumber daerah. Kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, harapannya bantuan bisa lebih cepat dan terorganisir. Karena Bantuan Yang datang hanya berupa bantuan logistik untuk kebutuhan pangan. Tapi bagaimana dengan rumah masyarakat, dan bangun infrastruktur lainnya seperti sekolah, masjid, balai musyawarah dan lain-lainnya, yang hancur tidak bisa di tinggali dan digunakan lagi. Karena pastinya masyarakat sangat ingin kembali kerumah mereka sendiri tanpa harus menginap terus-terusan di posko bantuan dan ingin beraktivitas seperti biasa lagi.”
Masyarakat di berbagai daerah yang terdampak Bencana Banjir Dan Longsor mengapresiasi langkah HMI yang turun langsung membantu. Mereka berharap suara organisasi mahasiswa ini bisa didengar oleh pemerintah pusat, sehingga bantuan yang lebih besar dan terorganisir bisa segera datang. Sementara itu, cuaca buruk diprediksi masih akan berlanjut hingga awal tahun 2025, yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan.
Pernyataan dari Eri Zulfahmi, Koordinator Lapangan HMI
Seharusnya bapak presiden Prabowo Subianto, harus belajar dari pengalaman ketika bencana tsunami yang terjadi tahun 2004 di bawah kepemimpinan bapak SBY Presiden RI ke 6 Periode 2004-2014. Yang langsung menetapkan tsunami Aceh sebagai bencana nasional, padahal daerah yang terkena dampaknya tidak menyeluruh tapi yang paling parah hanyalah Kota Banda Aceh Dan Meulaboh-Aceh Barat pada saat itu. Walaupun saat terjadi bencana Tsunami di Aceh, konflik Aceh (RI – GAM) masih belum berdamai, tapi Presiden SBY siap menanggung resiko yang ada ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Aceh, namun Alhamdulillah nya konflik di Aceh berujung damai 2005.
Karena dengan menetapkan bencana nasional maka bantuan dari luar tidak hanya berupa logistik tapi juga beserta infrastruktur untuk pemulihan pembagunan di Aceh lebih cepat, dan itu terbukti ketika tahun 2004 yang lalu. (*)
