Desa Merdeka, Kenapa Tidak?

Oleh : Ramadhan Al Faruq, Pemerhati Pendidikan dan Sosial di Banda Aceh

Beberapa malam yang lalu saya ngopi dengan seorang teman, ia berkata “Jameun na tanoh merabe di gampong kamo, adak hana tanoh ayah teuh untuk ta peulara lumo jeut ta rabe inan…”

Ya, ada masa “dulu” ketika desa benar-benar merdeka bukan sekadar jargon, tapi kenyataan hidup. Petani di desa memang tidak semua kaya raya, tetapi minimal mereka punya hal paling fundamental yaitu akses terhadap tanah. Dan dari kedaulatan atas tanah itu mereka menjadi produktif dan berdaya, mulai dari menanam, memanen, dan bertahan hidup dengan “penuh” martabat. Kelaparan bukan ancaman, karena kedaulatan pangan ada di tangan mereka sendiri.

Desa juga berdiri di atas semangat kolektif, hutan, padang, dan sumber daya alam bukan milik segelintir orang, melainkan ruang hidup yang dimiliki bersama oleh seluruh warganya yang diatur oleh adat dan kesepakatan sosial. Di situlah letak kemerdekaan desa duku yang terkadang tidak kita miliki lagi sekarang, mereka punya punya akses yang adil terhadap ruang hidup dengan segala sumber dayanya di sana, punya kedaulatan yang nyata, dan pada rasa cukup (mandiri) yang tidak bergantung pada belas kasihan sistem luar.

Namun akhir-akhir ini kita menyaksikan kemunduran yang perlahan tapi pasti. Tanah produktif yang kian sempit, setiap hari kita melihat lahan pertanian berubah menjadi komplek perumahan, kepemilikan makin terkonsentrasi, hanya “bohir-bohir” yang kemudian menguasai tanah dalam skala besar yang terkadang mereka sama sekali bukan warga desa terkait, dan akhirnya akses kolektif semakin terkikis. Desa kehilangan daya tawarnya. Mereka yang tak punya cukup modal tersingkir, dipaksa menjual tanah, lalu pindah ke pelosok yang lebih jauh atau sebagian lainnya bermigrasi ke kota untuk menjadi buruh dalam sistem yang tidak selalu berpihak ke mereka dan sama sekali tidak berada di bawah kendali dan kedaulatan mereka.

Lalu apakah kita akan membiarkan desa terus kehilangan kedaulatannya? Seharusnya kita tidak membiarkan ini terjadi.

Kita bisa memulia dengan membangun kesadaran bersama bahwa Desa merdeka bukan sekedar semboyan semata, kata “merdeka” atau mandiri itu harus dimaknai ulang, bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi pembangunan kedaulatan. Dan kedaulatan itu dimulai dari keberanian memberi ruang kepada seluruh elemen desa, termasuk anak muda.

Anak muda desa pelajar usia 16 hingga 18 tahun harus diorganisir, dididik dan didampingi untuk memiliki kesadaran akan apa yang seharusnya jadi hak mereka, akan apa yang sejatinya mereka butuhkan untuk memastikan mereka dapat bertumbuh dengan baik dan progresif, dan “kedaulatan” mereka harus diakui sebagai subjek politik, bukan sekadar objek pembangunan.

Mereka bukan hanya pemilih masa depan, tetapi warga hari ini yang berhak menentukan arah desanya. Sudah saatnya mereka tidak hanya diberi hak memilih, tetapi juga hak untuk menempatkan perwakilan mereka di jajaran Tuha peut (parlemen desa).

Bukankah sudah ada ketua pemuda? Iya, tapi segmen yang dinaungi oleh organisasi pemuda hari ini terlalu beragam, dan kepentingan pelajar seringkali terabaikan oleh dominasi mereka yang lebih senior, sehingga diperlukan hadirnya persatuan pelajar dan mahasiswa Desa.

Dari sana, mereka bisa memperjuangkan kebutuhan nyata seperti lapangan olahraga untuk menfasilitasi bakat dan minat mereka di bidang olahraga dan juga terhindar dari perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Selain itu juga ketersediaan akses internet sebagai jendela informasi sehingga anak muda desa jadi melek informasi, melek politik dan juga bisa mengakses dan selalu update terhadap perkembangan global yang bisa mendorong mereka untuk terus belajar, hingga balai kesenian desa yang kemudian jadi tempat berekspresi, menonton bersama, dan melahirkan karya yang terkoneksi dengan dunia global.

Desa yang merdeka adalah desa yang mendengar suara anak mudanya.

Lebih jauh, desa harus membangun kemandirian ekonomi. Desa harus memiliki pasar tersendiri, sekarang banyak Desa yang sudah punya Kedai atau Toko Desa, tapi masih belum diberdayakan atau dihidupkan secara maksimal.

Pasar desa mandiri bukan sekadar tempat jual beli, tetapi ruang sirkulasi ekonomi rakyat. Di sana, hasil pertanian, kerajinan, dan produk lokal dipertemukan langsung dengan kebutuhan warga. Bahkan praktik barter yang mulai dan sering dianggap kuno seperti pertukaran antar produk pertanian tertentu dengan produk kerajinan, beras ditukar dengan baju misalnya dan contoh transaksi lainnya justru bisa menjadi simbol kuat kemandirian bahwa desa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa selalu bergantung pada pasar luar.

Kemandirian juga harus ditopang oleh pengetahuan. Desa tidak boleh tertinggal secara intelektual. Karena itu, keberadaan lembaga pendidikan berbasis desa atau minimal seperti bimbingan belajar milik Desa menjadi penting. Dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, seperti sarjana dan mahasiswa, Desa bisa membangun ekosistem berbagi ilmu.

Anak-anak desa tidak lagi berjalan dan bertumbuh secara sendiri-sendiri yang terkadang menjadi awal dari ketimpangan baru, tapi mereka didampingi oleh kakak-kakaknya yang sudah duluan belajar dan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik dari mereka, sehingga mereka semua memiliki pemahaman yang baik untuk konteks lokal sekaligus dunia luar.

Semua ini bukan mimpi kosong.

Hari ini, desa memiliki satu kekuatan besar yang dulu tidak ada yaitu dana desa dengan jumlah uang cukup besar. Anggaran ini harusnya bisa dimaksimalkan bukan sekadar untuk pembangunan fisik atau infrastruktur Desa, tetapi peluang strategis untuk membangun kedaulatan desa secara menyeluruh, mulai dari ekonomi, politik, dan pendidikan. Masalahnya bukan pada ketiadaan sumber daya, tetapi pada keberanian visi dari warga dan juga perangkat Desa.

Apakah dana desa akan terus habis untuk proyek-proyek jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan? Atau justru digunakan untuk membangun fondasi Desa yang benar-benar merdeka? dan ini snagat tergantung pada seberapa progresifnya visi yang dimiliki oleh mereka yang tinggal dan mengurus Desa hari ini.

Pilihan itu ada di tangan kita semua, ya kita yah hari ini tinggal di Desa dan juga perangkat desa yang kita percayakan untuk mengurus kepentingan kita.

Desa merdeka bukan mimpi di siang bolong, Ia pernah ada, dan bisa dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih relevan dengan zaman. Kuncinya sederhana yaitu dengan kita memastikan bahwa kita semua harus berfikir kepentingan bersama warga Desa demi mewujudkan kemandirian yang kita impikan bersama.

Karena pada akhirnya, kemerdekaan sejati bukan diukur dari seberapa megah pembangunan, tetapi dari seberapa berdaulat rakyat atas hidupnya sendiri.

Jadi, desa merdeka kenapa tidak?