Indonesia Bisa Maju Asal Mau Berubah

Oleh : Niswatul Khairati

Mahasiswi Ilmu Politik Fisip USK

Zaman dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ,membuat para manusia dengan mudah mendapatkan informasi disetiap paginya hanya dengan modal handpone dan kouta semata . dengan kedua jimat tersebut sudah mendapatkan informasi yang valid setiap harinya.

Setiap pagi kita disuguhi berita yang tak jauh beda dari hari kemarin—korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Masalah yang itu-itu saja, dengan tokoh dan tempat yang berganti, namun pola yang serupa. Ini bukan sekadar kejenuhan informasi. ini adalah cerminan dari stagnasi bangsa.

Indonesia tampak terlalu sibuk menyelesaikan masalah yang berulang hingga lupa mencari jalan keluar menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah berganti, namun pola birokrasi yang korup dan tumpulnya hukum terhadap elite tak pernah benar-benar berubah. Masalah klasik ini terus menjadi benalu pembangunan nasional.

Masalah Bukan Tak Bisa Diselesaikan, Tapi Tak Pernah Ditegaskan Jika melirik Negara luar seperti Negara Jepang, Tiongkok, hingga Korea Selatan tak luput dari krisis dan tantangan. Namun perbedaan mendasarnya terletak pada keberanian politik dan ketegasan hukum.

Ketika korupsi menjadi kanker, mereka bertindak seperti dokter bedah, cepat, tajam, dan tanpa kompromi. Sementara di Indonesia, korupsi justru diperlakukan seperti flu musiman dan diobati seadanya, lalu dibiarkan kambuh kembali.

Ketiadaan efek jera terhadap para pelaku korupsi adalah bentuk kegagalan negara dalam menegakkan keadilan.

Hukum yang berlaku tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sudah terlalu sering dikritik, namun tak kunjung diperbaiki. Hal Ini menciptakan ketimpangan hukum yang akut dan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Padahal Indonesia memiliki pontensi dan modal yang besar untuk menjadi Negara yang dipandang dan disegani dunia Dengan berbagai Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia terus bertumbuh, dan letak strategis yang menjanjikan. Namun semua itu belum cukup jika sistem yang menopangnya terus digerogoti praktik korupsi dan mentalitas penyalahgunaan kekuasaan.

Alih-alih bergerak maju, Indonesia lebih sering sibuk menambal kebocoran lama ketimbang membangun jembatan ke masa depan. Alih-alih berpikir strategis, kebijakan publik masih berorientasi jangka pendek dan penuh kompromi kepentingan politik. Reformasi di indonesia harus jadi keniscayaan, bukan sekedar retorika.

Bukan hanya reformasi birokrasi di atas kertas, tetapi revolusi sistemik yang menyasar akar persoalan,ketimpangan hukum, budaya impunitas, dan ketidakseriusan politik dalam membangun negeri. Penegakan hukum harus menjadi panglima, bukan alat politik. Keteladanan dari atas harus dimulai, bukan ditunda. (*)