ARAH Sesali Sikap Salah Satu Lembaga yang Menggiring Opini Bernuansa Politis terhadap Sekda
Banda Aceh, HabaBerita.com – Aliansi Rakyat Aceh (ARAH) menyampaikan keprihatinan serius atas sikap salah satu lembaga yang diduga kuat telah menggiring opini publik secara negatif terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syama’un.
ARAH menilai opini tersebut sarat kepentingan politis dan bukan murni kritik berbasis data maupun kepentingan publik. Senin, (22/12/2025).
Menurut ARAH, narasi yang dibangun telah melewati batas kontrol sosial yang sehat, dan berpotensi menciptakan citra buruk terhadap birokrasi Aceh secara keseluruhan.
Koordinator ARAH, Ariza, menyebutkan bahwa opini yang digiring secara sistematis oleh lembaga tersebut mengandung nuansa politis, yang bisa jadi bertujuan menciptakan tekanan terhadap posisi Sekda, bahkan membuka ruang kompromi kepentingan tertentu di balik layar.
“Kami sangat menyayangkan. Di saat Aceh sedang menghadapi berbagai tantangan — dari bencana alam, krisis iklim, hingga ketimpangan sosial — justru ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menyerang birokrat aktif dengan narasi yang tendensius dan politis,” ujar Ariza.
ARAH menilai M. Nasir Syama’un merupakan salah satu figur birokrat yang selama ini bekerja aktif, responsif, dan terbuka terhadap masukan publik. Ia menjalankan fungsi Sekda sebagai pelayan sistem pemerintahan, bukan sebagai aktor politik. Oleh karena itu, menyeret nama Sekda ke dalam pusaran manuver opini politik dinilai tidak adil dan dapat merusak integritas birokrasi.
“Sekda bukan politisi. Beliau birokrat yang mengabdi lewat kerja teknis dan pelayanan publik. Menggiring opini seolah beliau bermasalah, padahal justru sedang bekerja keras, adalah bentuk kegagalan dalam menjaga etika kelembagaan,” tambah Ariza.
ARAH menegaskan bahwa lembaga, apapun bentuknya — baik LSM, media, atau ormas — memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menyampaikan kritik. Kritik sah dan diperlukan, namun harus bersih dari motif politik tersembunyi. Jika kritik dibalut kepentingan kekuasaan atau dijadikan alat tekan, maka itu bukan lagi bagian dari demokrasi sehat.
“Yang kami tolak bukan kritiknya, tapi motif dan polanya. Kritik harus membangun, bukan menjatuhkan dengan narasi yang sudah dikunci dari awal,” jelas Ariza.
ARAH juga mengingatkan bahwa birokrasi adalah tulang punggung pelayanan publik yang harus dijauhkan dari tarik-menarik politik. Ketika birokrat diframing untuk tujuan kekuasaan, maka yang dikorbankan bukan hanya individu, tapi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
“Jangan jadikan Sekda sebagai alat permainan politik. Jika itu dibiarkan, maka stabilitas pemerintahan dan semangat ASN akan terganggu,” kata Ariza.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, ARAH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dengan cara-cara objektif, kritis, dan membangun. Dalam konteks ini, ARAH akan selalu bersuara jika terdapat upaya sistematis menjatuhkan birokrat aktif demi kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Sekda Aceh bekerja dalam sunyi, bukan untuk pujian, tapi untuk rakyat. Maka sudah sepatutnya kita bersikap adil dalam menilai, dan jujur dalam menyampaikan,” tutup Ariza. (*)
