HMI Meulaboh Apresiasi DPRK, Desak Pemkab Segera Selesaikan Persoalan Guru Bakti
Meulaboh, HabaBerita.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Iqbal Syahputra, menyatakan keprihatinan atas nasib guru bakti di wilayah Sikundo yang diberitakan belum memperoleh hak-haknya.
Menurut Iqbal, guru merupakan ujung tombak pendidikan yang tetap menjalankan tugas mulia mencerdaskan generasi bangsa di tengah berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak dan kesejahteraan para tenaga pendidik terpenuhi secara adil dan tepat waktu.
HMI Cabang Meulaboh mengapresiasi langkah DPRK Aceh Barat, khususnya perhatian yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Fajar Ziyadi, S.E., yang mendorong evaluasi terhadap persoalan tersebut. Namun demikian, perhatian saja dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan langkah nyata dari pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait harus segera memberikan kepastian penyelesaian, menjelaskan secara transparan penyebab keterlambatan, serta menghadirkan langkah konkret agar hak-hak para guru segera dipenuhi,” tegas Iqbal.
Selain persoalan kesejahteraan guru, HMI Cabang Meulaboh juga menyoroti kondisi infrastruktur menuju Desa Sikundo yang masih memengaruhi aktivitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan tenaga pendidik yang sejahtera, tetapi juga didukung oleh akses yang aman dan layak bagi guru maupun peserta didik.
Atas dasar itu, HMI Cabang Meulaboh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk:
1. Segera menyelesaikan persoalan hak guru bakti secara transparan dan bertanggung jawab.
2. Meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai proses dan langkah penyelesaian yang sedang dilakukan.
3. Memastikan tidak ada lagi guru yang mengabdi tanpa kepastian hak, kesejahteraan, dan perlindungan dari pemerintah.
HMI Cabang Meulaboh menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah mampu memberikan penyelesaian yang adil bagi seluruh guru bakti di Kabupaten Aceh Barat.
Di akhir pernyataannya, Iqbal berharap DPRK Aceh Barat terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal hingga persoalan ini benar-benar tuntas.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian yang telah diberikan DPRK Aceh Barat. Guru adalah investasi masa depan bangsa. Negara tidak boleh membiarkan mereka berjuang sendiri. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian, keadilan, dan penghargaan atas pengabdian mereka,” pungkas Iqbal Syahputra.(*)
