HMI FKIP USK Kecam Keras Anggaran Iklan Pemerintah Aceh Rp71,7 Miliar

Banda Aceh, HabaBerita.com — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FKIP Universitas Syiah Kuala, Rivaldi, mengecam keras kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan anggaran iklan dan publikasi sebesar Rp71,7 miliar.

Kebijakan tersebut dinilai tidak berempati dan jauh dari rasa keadilan sosial, terutama di tengah kondisi Aceh yang masih dilanda bencana, krisis layanan kesehatan, serta stagnasi di sektor pendidikan.

Menurut Rivaldi, langkah Pemerintah Aceh tersebut mencerminkan wajah kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.

“Di saat rakyat Aceh masih bergulat dengan luka pasca bencana—rumah rusak, fasilitas umum hancur, layanan kesehatan terseok-seok, dan pendidikan jauh dari kata layak—pemerintah justru menghabiskan uang rakyat untuk iklan dan pencitraan. Ini kebijakan yang keji dan tidak bermoral,” tegasnya. Minggu, (1/2/2026).

Ia menekankan bahwa anggaran Rp71,7 miliar tersebut bukanlah uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat Aceh yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami tidak anti promosi dan tidak anti transparansi informasi pemerintah. Namun, anggaran sebesar itu di tengah kondisi Aceh yang masih berduka adalah tindakan yang tidak rasional. Ini bukan sekadar soal teknis anggaran, tetapi soal nurani,” lanjut Rivaldi.

Rivaldi juga mempertanyakan skala prioritas Pemerintah Aceh yang dinilai gagal membaca kondisi objektif di lapangan. Menurutnya, apabila anggaran tersebut dialihkan untuk pemulihan pasca bencana, dampaknya akan jauh lebih nyata bagi masyarakat.

“Bayangkan jika Rp71,7 miliar itu digunakan untuk rekonstruksi pasca bencana. Berapa desa yang bisa dibangun kembali? Berapa sekolah yang bisa diperbaiki? Berapa fasilitas kesehatan yang bisa dihidupkan? Bahkan, berapa nyawa rakyat yang bisa diselamatkan?” ujarnya.

HMI FKIP USK menilai kebijakan ini sebagai bentuk kegagalan moral dan politik Pemerintah Aceh dalam memahami penderitaan rakyat. Negara, kata Rivaldi, seharusnya hadir melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar merawat citra di ruang publik.

“Rakyat Aceh hari ini tidak membutuhkan baliho, iklan, atau narasi manis. Rakyat membutuhkan kehadiran nyata negara—kebijakan yang berpihak, bukan pencitraan murahan,” pungkasnya.

Atas dasar itu, HMI FKIP USK mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi dan mengkaji ulang seluruh anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, serta mengembalikan orientasi kebijakan pada pemulihan pasca bencana, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan kualitas pendidikan. (*)