Ketua Partai Aceh Didesak Evaluasi Ketua DPRA, Pokir Dinilai Menyimpang dari Kepentingan Rakyat
Ilustrasi Pengelolaan Pokir. [Dok : Istimewa]
Banda Aceh, HabaBerita.com — Desakan agar Ketua Partai Aceh segera mengevaluasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kian menguat. Ketua DPRA dinilai lebih mengutamakan Pokok Pikiran (Pokir) yang berorientasi pada kepentingan pribadi dibandingkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Aceh.
Kritik tersebut disampaikan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menilai pengelolaan Pokir DPRA telah bergeser dari fungsinya sebagai instrumen perjuangan rakyat. Pokir yang seharusnya menyentuh persoalan mendasar publik justru dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pokir bukan ruang transaksional politik. Jika Pokir dijadikan alat kepentingan pribadi, maka itu mencederai mandat rakyat,” kata salah satu perwakilan masyarakat sipil di Banda Aceh, Rabu (28/01/2026).
Menurut mereka, di tengah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pembangunan di Aceh, DPRA dituntut menghadirkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat, bukan memperkuat kepentingan elite.
Sebagai pimpinan tertinggi lembaga legislatif Aceh, Ketua DPRA dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi dan memastikan seluruh kebijakan yang lahir berpihak kepada masyarakat luas.
Masyarakat juga meminta Ketua Partai Aceh tidak bersikap pasif dan segera melakukan evaluasi internal demi menjaga kepercayaan publik terhadap DPRA dan Partai Aceh sebagai partai lokal yang mengklaim diri sebagai representasi perjuangan rakyat Aceh. (*)
