Wakil Ketua I DPM UTU Desak Evaluasi Ketua DPM: Kepemimpinan Gagal, Tata Kelola Amburadul
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Teuku Umar (DPM UTU), Fahriza Adhelina. (Dok : Istimewa)
Meulaboh, HabaBerita.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Teuku Umar (DPM UTU), Fahriza Adhelina, secara resmi menyerukan evaluasi mendalam terhadap Ketua DPM UTU.
Dalam pernyataan terbuka yang dirilis hari ini, Fahriza Adhelina menyebutkan, kepemimpinan Ketua DPM telah gagal secara struktural dan moral.
Dengan menuding bahwa tata kelola lembaga saat ini mengalami kerusakan sistemik akibat kepemimpinan yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak bertanggung jawab.
“Lembaga ini tidak boleh dikendalikan berdasarkan ego dan kehendak sepihak. DPM adalah milik kolektif seluruh mahasiswa, bukan panggung personal Ketua,” tegas Fahriza Adhelina.
Penyimpangan Prosedural dan Koordinasi Rusak
Dalam pernyataannya, Fahriza Adhelina menyoroti beberapa pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh Ketua DPM, termasuk:
Pendelegasian jabatan tanpa prosedur, di mana Wakil Ketua II dan Sekretaris Jenderal ditunjuk untuk mewakili Ketua tanpa pelibatan atau pemberitahuan kepada Wakil Ketua I yang secara struktural memiliki kewenangan sah saat Ketua berhalangan.
Undangan rapat yang tidak sesuai aturan administratif, seperti pemberitahuan mendadak kurang dari 24 jam sebelum forum penting seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Praktik seperti ini bukan insiden satu kali. Ini adalah pola. Pola kelalaian dan pengabaian tanggung jawab yang membahayakan kredibilitas legislatif mahasiswa,” ungkap Fahriza adhelina.
Seruan Tegas: Segera Evaluasi atau Mundur
Fahriza Adhelina menyatakan bahwa jika Ketua DPM UTU tidak mampu mengemban amanah dengan baik, maka mundur adalah opsi terhormat yang masih bisa diambil.
Ia juga meminta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM UTU) untuk segera membentuk forum evaluasi terbuka agar seluruh perwakilan mahasiswa dapat melihat langsung rekam jejak dan arah kepemimpinan Ketua saat ini.
“Kami tidak bisa membiarkan lembaga ini menjadi ruang sunyi yang hanya aktif saat rapat, namun kosong dari nilai dan arah. Kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan posisi,” tutupnya. (*)
