Soal Antrean panjang di SPBU : HMI Meulaboh minta Aparat Penegak Hukum Razia dan PJ Bupati Aceh Barat bentuk Tim Independen
Pengurus HmI Cabang Meulaboh. [Dok : Istimewa]
Meulaboh, HabaBerita.com – Persoalan antrean panjang di SPBU yang belakangan ini kembali muncul telah banyak menjadi pertanyaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan elemen Mahasiswa.
Mandataris/ketua formature HMI Cabang Meulaboh Aris Munandar mengakui jika ia bersama kawan-kawan Pengurus HMI lainnya meyakini soal adanya dugaan kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh kendaraan roda 4 dan sejenisnya.
“Sebenarnya masalah ini sudah berulang kali kami dapati dan telah kami bahas di internal HMI, kami pikir bukan hanya soal menertibkan kendaran yang mengantri di SPBU tapi Aparat Penegak Hukum ikut memberantas jaringan penimbunan BBM,” katanya.
Ia menyarankan dengan melakukan razia dan pemeriksaan di SPBU secara komprehensif terhadap mobil-mobil yang diduga telah melakukan pengisian berulang dengan memakai pelat nomor kendaraan berbeda-beda.
“Ditambah dengan tangki penyimpanan yang telah di modifikasi, pembelian dengan truck sawit tanpa muatan dan modus pembeli enceran memakai jerigen,” sebut Aris.
Lebih lanjut, Aris menuturkan, berdasarkan pengamatan teman-teman HMI di lapangan, indikasi dengan adanya mafia di kawasan Aceh Barat telah memberatkan masyarakat dengan harus mengantri panjang di SPBU.
Bahkan menurutnya, setelah mengantri panjang, terkadang para antrian juga tidak memperoleh BBM karena langka dan habis sehingga masyarakat harus menggantikan dengan BBM jenis yang lain. Atas persoalan ini HMI meminta agar Bupati Aceh Barat dalam waktu dekat harus membentuk Tim Independen untuk bertugas mengawasi mobil.
Kata dia, kelakuan para Mafia penimbunan BBM jenis bersubsidi telah melanggar UU tentang Gas dan Minyak, BBM bersubsidi adalah salah satu upaya pemerintah mengurangi beban yang dihadapi masyarakat, namun kondisi ini dimanfaatkan oleh para penimbun minyak untuk meperkaya diri.
“Kami mendesak Bapak PJ Bupati Aceh Barat untuk membentuk Tim independen dalam waktu dekat. Tim independen adalah gabungan Polisi, TNI, LSM dan Jurnalis artinya orang-orang yang resah terhadap hal ini yang bertugas untuk mengawasi dan menangkap pelaku penimbun minyak,” Tutup Aris Munandar. ***
