Faisal Basri Prediksi Moral Pemerintahan Ambruk Sebelum 2024, Sebabnya?
Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti konflik kepentingan di pemerintahan saat ini. Menurut dia, situasinya saat ini sudah kritis.
“Oligarki ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah kalau koalisi jahat itu tidak langgeng mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata, teman-teman KPK tahulah ya yang biasanya enggak dapat melapor,” ujar Faisal Basri dalam sebuah webinar, Sabtu, 29 Januari 2022.
Ia memperkirakan saat ini para pihak di dalam oligarki sedang dalam fase buka-bukaan dan akan saling membuka borok satu sama lain. “Saya prediksi sih enggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elite-nya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya semakin besar,” ujarnya.
Pada akhirnya, kata Faisal, rakyat akan tahu skandal atau persoalan-persoalan yang ada. Karena itu, ia merasa proses agar masyarakat tahu persoalan itu harus dipercepat. “Agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud.”
Sebelumnya, Faisal Basri mengingatkan bahwa konflik kepentingan yang berbahaya adalah kala pejabat negara ikut berbisnis.
Akibatnya,negara dan pasar berkolaborasi dan batasannya menjadi blur atau bias. “Jadi ini lah yang terjadi di Indonesia. Padahal, sehingga semakin kuat state dan market ini community-nya dirugikan,” ujar Faisal.
Ia melihat kekuatan negara dan korporasi di Indonesia sudah menyatu. Sehingga, negara berpotensi menjadi despotic leviathan, yaitu raksasa lalim yang memiliki kekuatan luar biasa.
“Jangan sampai negara jadi raksasa lalim karena konflik kepentingan state dan korporasi. Karena itu, kita harus punya aturan,” kata Faisal.
Kolaborasi antara negara dan pengusaha, kata Faisal, terlihat dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia teranyar. Ia menyoroti sejumlah posisi pejabat teras Kadin yang diisi pejabat eksekutif, legislatif.
“Eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan negara. Sementara Kadin adalah institusi market atau korporasi atau bisnis,” ujar Faisal.
Dalam situasi seperti ini, Faisal mengatakan community atau masyarakat harus menjadi kekuatan ketiga yang membuat negara dan pasar berada di posisinya masing-masing. Artinya, negara tidak bertindak sebagai pengusaha, begitu pula sebaliknya.
Dari sisi regulasi, Faisal melihat sudah banyak Undang-undang yang mengatur hal tersebut. Namun, peraturan itu harus diperkuat lagi.
“Ini harus kita perkuat agar pengusaha hanya bisa bermanuver di koridor yang sempit. Jadi raksasa yang kita belenggu karena Indonesia ada potensi menuju despotic leviathan,” ujar dia.
Sumber : tempo.co
