Dana Infrastruktur dalam Ekonomi Politik di Indonesia
Oleh : Suci Maya Safitri
Mahasiswa Ilmu Politik Unsyiah
Saat ini perekonomian politik di Indonesia sering maraknya diperbincangkan, dan yang menjadi topik hangat saat ini adalah perkembangan dana infrastruktur di indonesia.
Dana infrastruktur memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat meningkatkan kualitas infrastruktur negara dan mempercepat pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi politik, pengelolaan dana infrastruktur dapat mempengaruhi kekuasaan politik dan distribusi kekayaan di Indonesia.
Secara umum, pengelolaan dana infrastruktur di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur dan melaksanakan proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, ada beberapa isu dalam pengelolaan dana infrastruktur di Indonesia yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya risiko korupsi dan penyelewengan dana dalam proyek infrastruktur. Risiko korupsi dan penyelewengan dana dalam proyek infrastruktur dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, rendahnya integritas dan akuntabilitas para pelaksana proyek, serta lemahnya pengawasan dan regulasi dari pihak berwenang.
Kedua, masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur antara daerah yang terkoneksi dan tidak terkoneksi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas infrastruktur bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, terdapat juga isu mengenai pembiayaan infrastruktur yang masih tergantung pada utang dan pinjaman dari luar negeri. Ini dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur di masa depan dan berdampak pada kebijakan ekonomi dan politik Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang mengurangi ketergantungan pada utang dan pinjaman dari luar negeri, seperti meningkatkan investasi swasta dalam infrastruktur, menambah sumber pendapatan negara dari sektor lain, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah.
Maka dari itu, seperti yang dipaparkan oleh isu-isu diatas tentang dana infrastruktur pada ekonomi politik di Indonesia perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana infrastruktur dan mengurangi risiko korupsi dan penyelewengan dana. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat sektor keuangan domestik untuk mendukung pembiayaan infrastruktur yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia. ***
