AMAK-MALUT Jakarta Menduga Sekda Halmahera Timur Tersandung Korupsi

Jakarta, HabaBerita.com – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (AMAK-MALUT JAKARTA) telah melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK RI Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari ini Selasa tanggal 18/08/2022 sekira pukul. 13.00 Wib.

Rizal Damola sebagai korlap
Aksi menanggapi terkait dugaan kuat kasus suap yang dilakukan oleh mantan Kepala Bapedda Halmahera Timur, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky CH Richfat dalam Pengurusan DID dan DAK Tahun Anggaran 2017-2018.

Dalam orasi yang disampaikan langsung Koordinator Lapangan (AMAK-MALUT JAKARTA) Rizal Damola, ia menyampaikan bahwa aksi hari ini adalah Jilid II.

“Sebagaimana sebelumnya aksi kami di Gedung KPK pada hari Rabu tanggal 10/08/2022 dicegat oleh beberapa Oknum yang diduga adalah orang suruhan Sekda Halmahera Timur, Ricky CH. Richfat untuk menutupi kasus yang menjerat dirinya,” katanya.

Rizal mempertanyakan mengapa Sekda Halmahera Timur, memerintahkan Oknum-Oknum tersebut untuk melakukan pencegahan Aksi mereka, jika Memang Sekda Haltim merasa dirinya tidak bersalah.

“Saya mempertanyakan mengapa Sekda Haltim menyuruh Oknum-Oknum tersebut untuk mencegah Aksi kami ? Jangan-jangan Sekda Haltim takut dan melakukan berbagai cara untuk menutupi kasus tersebut,” tungkasnya.

Ia menilai ada dugaan kuat terjadi suap dalam pengurusan dana DID dan DAK 2017-2018 oleh Ricky CH. Richfat. Jika tidak benar, kenapa Sekda Halmahera Timur harus menyuruh orang untuk mencegah Aksi sebelumnya.

Lanjut Rizal, kasus suap pengurusan Dana DID dan DAK yang diduga dilakukan Oleh Mantan Bapedda Haltim, dalam hal ini Ricky CH. Richfat, yang saat ini menjabat sebagai Sekda Haltim adalah bukan kasus baru.

Tetapi kasus tersebut terjadi di tahun 2017-2018 dan menyeret banyak penyelenggara Negara salah satunya adalah Kepala Ditjen Keuangan, Kemententerian Keuangan RI Yaya Purnomo yang kemudian ditetapkan Oleh KPK sebagai tersangka dan masih banyak lagi nama-nama pejabat dibeberapa Kabupaten Kota di Indonesia yang ikut terlibat dan menjadi tersangka.

Menurut Rizal, dalam Pengembangan kasus suap Pengurusan Dana DID dan DAK 2017-2018 yang dilakukan Oleh KPK melalui tersangka Yaya Purnomo, telah menjalar ke Kabupaten Halmahera Timur.

Saat itu Pengurusan DID dan DAK Halmahera Timur diurus langsung Oleh Ricky CH. Richfat sebagai Kepala Bappeda Halmahera Timur, Ricky diduga telah menyuap beberapa Oknum Pejabat Negara untuk kepengurusan Dana DID dan DAK Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017-2018 tersebut.

Tentu Ricky CH. Richfat dianggap telah melanggar dan diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu kami meminta kepada KPK RI untuk turun gunung untuk mengusut tuntas dugaan Kasus Suap yang dilakukan Oleh Sekda Haltim Ricky CH. Richfat.

Sebagaimana berdasarkan amanat UU No 28 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan juga UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK sebagai Lembaga Independen dalam hal ini tidak boleh bersekongkol dengan pihak manapun untuk demi kepentingan Pribadi dan kelompok.

“Kami Sebagai bagian dari Anak kandung Maluku Utara di Jakarta, yang anti dengan tindakan Korupsi Mendukung Full KPK RI yang dipimpin Oleh Bapak Firli Bahuri, untuk menuntaskan kasus Suap Pengurusan DID dan DAK Halmahera Timur 2017-2018 ini.” Tutup Rizal

Sementara itu salah satu Orator (AMAK MALUT JAKARTA) yakni Alfi, dalam orasinya mendesak KPK RI untuk menetapkan Ricky CH. Richfat sebagai tersangka dan segera menangkap dan untuk diberi hukum jera, karena KPK RI sebelumnya sudah melakukan Pengembangan Kasus dan ada Nama Halmahera Timur disebut.

Sementara sudah jelas saat itu yang mengurus DID dan DAK langsung dari Bapedda Halmahera Timur yang dikepalai Oleh Ricky CH. Richfat.

“Kami mendesak KPK RI Segera tetapkan RIchky CH. Richfat sebagai tersangka karena sudah jelas ada dugaan kuat telah terjadi suap dalam Pengurusan DID dan DAK Halmahera Timur. kalau bukan sekda yang memberi suap lalu siapa lagi, sementara Pengurusan DID dan DAK langsung Oleh Bapedda Halmahera Timur yang saat itu dikepalai Oleh Ricky” tutur Alfi. (MD)