Aceh Mengalami Hambatan Pertumbuhan Dalam Ekonomi Mengapa?
Oleh : Amrullah
Mahasiswa Ilmu Politik Unsyiah
Aceh sendiri Merupakan daerah yang terletak paling barat di Indonesia, Aceh merupakan daerah dengan hasil alam yang banyak dan memiliki Lahan pertanian yang luas selain itu, Aceh juga menyimpan pesona alam nya yang indah untuk dikunjungi. Namun di balik ke indahan tersebut ekonomi di Aceh Sedikit terhambat pertumbuhan nya, berdasarkan data indeks pertumbuhan ekonomi di aceh pada tahun 2023 sebesar 4,23 persen Sedikit lebih besar pada tahun sebelumnya 4,21 persen ditahun 2022. produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Tanah Rencong, masih di dominasi oleh kehutanan, dan perikanan yang mencapai 30,71 persen. Selanjutnya, sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 15, 16 persen, konstruksi 8, 95 persen, administrasi pemerintahan 8,75 persen, dan pertambangan dan penggalian 7,50 persen. Pada 2023, sumber pertumbuhan ekonomi Aceh dari lapangan usaha ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,86 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 1,37 persen, dan sektor konstruksi sebesar 0,35 persen.
Hambatan ini bisa di sebab kan oleh faktor internal Atau jika kita melihat dari sudut pandang pendekatan modernisasi dimana hambatan atau kemunduran suatu daerah di sebab kan oleh faktor internal daerah tersebut. Menurut Harrod dan Domar pertumbuhan ekonomi di tentu kan oleh tingginya investasi dan tabungan. Aceh sendiri sampai saat ini masi minim investasi, pada tahun 2023 angka investasi di Aceh berada di angka Rp 10,6 triliun. Meski nilai tersebut diluar target pemerintah yakni 10,5 triliun yang namun belum memberikan Dampak besar terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, inilah salah satu faktor internal penyebab terhambat nya ekonomi di Aceh. Selain itu, faktor internal lain nya di sebab kan oleh kelompok koruptor yang tidak bertanggung jawab. Ditahun 2021-2022 terdapat 27 kasus tindak pidana korupsi di Aceh. Dari total 81 tersangka, 36 orang atau 44,4 persen adalah ASN. Kedua terbanyak adalah pihak swasta, yakni 22 orang. Dan ditahun 2023 terdapat 32 kasus , jumlah pelaku korupsi yang tercatat adalah 79 orang. Unsur swasta mendominasi dengan jumlah 25 orang, ASN sebanyak 22 orang, dan selebihnya pejabat pengadaan, mantan kepala daerah, aparatur desa, dan lainnya. Inilah beberapa faktor terhambat nya ekonomidi Aceh, meski Aceh memiliki pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai penyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pemerintah perlu lebih tegas dalam mengatasi faktor terhambat atau kurang nya investasi di aceh dan juga tegas dalam mengatasi korupsi di Aceh yang meningkat dari tahun ke tahun.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkelanjutan, tentu perlu didorong secara bersama-sama melalui hilirisasi sektor pertanian, yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah Aceh. “Kemudian, peningkatan kualitas promosi dan atraksi pariwisata, mendorong investasi di sektor potensial, dan akselerasi pengembangan UMKM dan ekonomi syariah”.
Bank Indonesia bersama unsur terkait di level provinsi dan kabupaten/kota di provinsi paling barat Indonesia ini juga turun untuk terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Terutama yang terkait sektor pangan strategis, potensial ekspor, kelompok sub sistem dan pendukung pariwisata,” Maka sebab itu, Bank Indonesia mengharapkan agar arah kebijakan pembangunan Aceh ke depan perlu difokuskan pada pengembangan hilirisasi, akselerasi digitalisasi daerah, pengembangan ekonomi syariah dan UMKM untuk inklusi ekonomi, serta akselerasi kinerja pariwisata sebagai sektor potensial Aceh.
“Aceh dari dulu sudah menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia, harusnya bisa mewujudkan ekonomi Aceh lebih bagus lagi, dan bisa berkontribusi yang lebih banyak lagi untuk ekonomi nasional”. ***